Pimpin Rakor Forkopimda, Gubernur DIY Ingatkan Upaya Preventif Jelang Pemilu

Gubernur DIY
Pimpin Rakor Forkopimda, Gubernur DIY Ingatkan Upaya Preventif Jelang Pemilu. (Humas Pemda DIY)

Terkini.id, Yogyakarta – Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengingatkan semua pihak untuk tetap waspada dan melakukan berbagai upaya preventif atau pencegahan jelang pemilu 2019.

Upaya preventif dianggap penting agar tidak berkembang isu-isu yang tidak benar atau terjadi hal-hal yang dapat menghambat gelaran pesta demokrasi Indonesia ini.

Dalam Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu 2019 di DIY pada Senin 25 Maret 2019 di Dalem Ageng, Komplek Kepatihan, Yogyakarta, Gubernur DIY mengatakan, seperti prediksi Polda, waktu paling rawan dalam rangkaian pemilu ialah pada masa minggu tenang. Untuk itu, diperlukan upaya menciptakan kondisi yang kondusif.

“Saya mohon agar KPU DIY dan Bawaslu DIY bisa betul-betul mengkonsolidasikan urusan keamanan dengan pihak kepolisian, mulai dari tingkat Polda, Polres/Polresta, sampai Polsek. Ini termasuk upaya pengamanan distribusi logistik. Mohon untuk diperhatikan,” ujar Sri Sultan.

Sri Sultan pun menuturkan, pembersihan terhadap alat peraga kampanye pada minggu tenang juga perlu dilakukan. KPU DIY dan Bawaslu DIY juga diminta tidak segan-segan untuk selalu melakukan koordinasi dengan Forkopimda DIY.

Hal ini demi terwujudnya pelaksanaan pemilu yang benar-benar jujur dan adil, termasuk upaya menjaga lingkungan sekitar Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Misalnya, seperti di Jakarta waktu itu, ada sekelompok orang di luar TPS, memakai seragam tertentu, tapi sekedar menyapa, mengucapkan salam, atau mengimbau pada yang lewat untuk menggunakan suaranya dengan baik dan benar. Tidak melanggar hukum, tapi bisa jadi akan menimbulkan konflik. Resiko semacam itu untuk saat ini menurut perkiraan saya bisa terjadi, karena kecenderungan fight pilpres tinggi. Jadi saya mohon hal seperti ini bisa diantisipasi,” jelas Sri Sultan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Polda (Kapolda) DIY Brigjen. Pol. Drs. Ahmad Dofiri, M.Si., menjelaskan, secara nasional DIY masuk dalam 15 provinsi yang memiliki kerawanan tinggi dalam hal keamanan sebelum, saat dan sesudah pemilu. Untuk itu, pengamanan aparat kepolisian terus dilakukan.

Untuk masa kampanye terbuka yang sudah mulai dilakukan, Polda DIY telah menyiapkan 2.507 personil, ditambah bantuan dari TNI ada 1.650 personil.

Pola pengamanan saat pemilu nanti, menurut Dofiri, telah dibagi menjadi tiga kriteria, yakni kurang rawan, rawan, dan sangat rawan.

“Dari keseluruhan wilayah DIY yang nantinya akan ada 11.780 TPS, yang masuk kategori sangat rawan hanya ada empat TPS saja dan semuanya masuk wilayah Kota Yogyakarta. Yang rawan hanya 91 TPS, sisanya masuk kategori kurang rawan dan TPS khusus,” imbuhnya.

Polda DIY pun telah mempersiapkan skenario pelaksanaan dan antisipasi untuk menjaga pengamanan maupun jika terjadi kerusuhan.

Dibantu aparat TNI dan Linmas, Kapolda berharap pelaksanaan pemilu di DIY bisa berjalan lancar dan aman.

Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan mengatakan, seluruh proses jelang pemilu telah dilakukan KPU DIY, termasuk segala persiapan.

Data pemilih juga telah ditetapkan, setelah dilakukan verifikasi dan mencoret pemilih yang telah meninggal dunia, WNA, dan pemilih ganda.

“Total pemilih DIY yang akan memilih di DIY mencapai 2.731.874 orang. Untuk pemilih pindahan, ada 45.544 pemilih asal daerah lain yang ingin memilih di DIY, dan 12.293 pemilih asal DIY yang memilih di luar DIY. Logistik pemilu pun sudah berada di gudang KPU kabupaten/kota. Namun karena ada beberapa surat suara yang rusak, saat ini kami tengah menunggu penggantinya, tapi jumlahnya tidak banyak,” paparnya.

Anggota Bawaslu DIY Sri Rahayu Werdiningsih mengatakan, kesiapan bawaslu DIY jelang pemungutan suara mencakup tahapan pemilu dan tahapan non pemilu. Pada tahapan pemilu, terdapat beberapa isu strategis yang telah ditangani Bawaslu DIY, salah satunya ialah WNA.

“Kami telah berkoordinasi dengan KPU DIY untuk mencoret 15 WNA yang sebelumnya masih terdaftar dalam DPTHP2. Selain itu, kami juga turut mengawasi pelayanan pemilih pindahan atau A5. Kami sudah melakukan uji petik terhadap beberapa PTN/PTS di DIY,” imbuhnya.

Berita Terkait
Komentar
Terkini