Optimalkan Pendapatan Asli Daerah, KPK Kawal Pemda DIY

Pemda DIY
Optimalkan Pendapatan Asli Daerah, KPK Kawal Pemda DIY. (krjogja)

Terkini.id, Yogyakarta – Gubernur, bupati dan walikota DIY bersama Bank BPD DIY, Selasa, 16 Juli 2019, menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) disaksikan langsung Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Agus Raharjo.

Sektor pajak dan retribusi yang selama ini dirasa belum maksimal menjadi perhatian untuk meningkatkan pendapatan di DIY.

Ketua KPK Agus Raharjo menyebut sampai saat ini banyak daerah yang belum maksimal pendapatannya terutama di sektor pajak dan retribusi. Hal tersebut menurut dia terjadi karena belum maksimalnya pengawasan baik pada wajib pajak maupun pemerintahan sendiri.

“Pajak dan retribusi bisa lebih dioptimalkan lagi, misalnya pajak air tanah untuk hotel jika tak pakai PDAM. Pajak restoran dan hotel, kemudian PBB dan PBHTB juga harus diawasi. Aset daerah juga harus dimaksimalkan. Terpenting juga selain pajak dan retribusi adalah penguatan pengawasan internal lewat inspektorat,” ungkapnya.

Berkaca dari beberapa daerah seperti Jakarta, Agus menyebut pajak-pajak yang selama ini dinilai tak maksimal bisa ditekan untuk mendapat pendapatan daerah. DIY menurut dia bisa menerapkan hal serupa bersama KPK termasuk pada potensi hotel yang dirasa banyak ada di Yogyakarta.

“Di Jakarta, pendapatan reklame itu ternyata cukup signifikan menambah PAD, ini yang harapannya juga bisa dimaksimalkan daerah, termasuk DIY. Ada reklame bisa juga dikasih barcode untuk mengontrol sudah bayar pajak atau belum. Parkir juga, rendahnya bukan main saat ini termasuk pajak SPBU dan SPBE juga harus ditertibkan agar membantu provinsi dapat pendapatan,” sambung Agus.

Sementara Bank BPD DIY melalui Dirut Santoso Rohmad sebagai pemegang kas daerah mengungkap beberapa upaya tengah dilakukan untuk mengoptimalisasi pendapatan asli daerah.

Menurut dia, inovasi layanan berbasis elektronik dilakukan untuk mempermudah wajib pajak melaporkan jumlah pajak yang harus disetorkan ke daerah.

“Bertahap kami pasang tapping box baik itu restoran, hotel maupun wajib pajak lainnya untuk mengetahui apakah pajak sudah dibayarkan belum ke daerah termasuk jumlahnya. Kami juga terapkan sistem e-retribusi pasar tradisional, PBB dan Pajak Daerah. E-samsat Jogja juga bisa membayarkan pajak melalui ATM Bank BPD DIY,” ungkapnya.

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X juga memastikan nantinya peningkatan PAD setelah adanya MoU tersebut dipastikan akan kembali ke masyarakat.

“Besarnya potensi penerimaan dan pajak daerah harus dimaksimalkan. Pajak daerah dikembalikan pada publik jadi otomatis kembali ke masyarakat.,” ujar Gubernur. (krjogja)

Berita Terkait
Komentar
Terkini