Merasa Kesulitan, Sejumlah Orangtua Anak Difabel Mengeluh Ihwal Pendaftaran PPDB

Difabel
Merasa Kesulitan, Sejumlah Orangtua Anak Difabel Mengeluh Ihwal Pendaftaran PPDB

Terkini.id, Yogyakarta – Sejumlah orangtua anak disabilitas Yogyakarta mengadu ke Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas DIY, Selasa, 2 Juli 2019.

Hal tersebut lantaran mereka merasa kesulitan mengikuti proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP negeri 2019.

Salah satu orang tua anak disabilitas, Dwi Handayani, mengatakan, sebetulnya dia telah mendaftarkan anaknya ke salah satu SMP negeri di Kota Yogya melalui jalur zonasi namun disebut sudah telat. Pada akhirnya beralih melalui zonasi mutu. Tak cukup itu, melalui zonasi mutu, pihak orang tua anak harus menyerahkan nilai ujian nasional (UN). Sementara hingga saat ini, nilai UN belum dikeluarkan oleh pihak sekolah asal, sementara tanggal 3 Juli adalah hari terakhir PPDB 2019.

“Nilai UN Bahasa Indonesia anak saya belum keluar, padahal tanggal 3 Juli besok hari terakhir PPDB,” katanya di kantor Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Melalui informasi dari Dinas Pendidikan yang mereka dapat mengaku, untuk peserta didik yang akan mendaftar ke sekolah tidak ada keterangan yang jelas. Sementara kepala sekolah asal menyebut calon siswa ( disabilitas) nantinya akan mendapat daftar sekolah mana yang inklusi dari dinas.

“Kami tidak diam, kami juga berusaha mencari informasi. Kita ke dinas daerah, dari daerah dilempar ke dinas kota. Ko kaya di lempar lempar gitu,” ucapnya.

Komisioner Bidang Pemantauan dan Layanan Pengaduan Komite Disabilitas DIY, Winarta menilai permasalahan ini merupakan tanggung jawab Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY yang membawahi Sekolah Luar Biasa (SLB).

Penyandang disabilitas mempunyai hak atas pendidikan sesuai UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Selain itu, sesuai Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB, mendaftar di SD maupun SMP tidak mensyaratkan nilai.

“Di SMP ini kan harusnya difabel nggak perlu menggunakan nilai. Yang mereka perlukan itu assesment, supaya bisa difasilitasi selama mengikuti pembelajaran di SMP yang bersangkutan,” ucapnya.

Winarta juga menegaskan bahwa sekolah di DIY tidak boleh menolak siswa disabilitas dengan alasan apapun. Hal tersebut mengacu deklarasi yang dilakukan Gubernur DIY pada tahun 2014.

Sementara salah satu perwakilan orang tua anak disabilitas, Nining menyoroti sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 tingkat SMP kepada para sekolah yang tidak memberikan kuota bagi kelompok difabel. Padahal setiap sekolah memiliki 2 kuota untuk rombel (rombongan belajar) atau perkelas.

“Jadi sesungguhnya setiap sekolah memiliki 2 kuota untuk rombel (rombongan belajar). Kalau satu sekolah punya 10 kelas berarti sekolah itu punya 20 kuota untuk difabel,” kata Nining di kantor Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas DIY, Sleman, Selasa (02/07/2019).

Menurut Nining, sejauh ini sosialisasi dari dinas pendidikan DIY sendiri tidak sampai kepada pihak orang tua difabel. Sehingga banyak yang tidak mengetahui adanya kuota tersebut.

“Opini kami sesungguhnya pemerintahan ini belum siap ketika memberikan kesempatan itu. Karena mereka tidak mau sosialisasi. jadi kalau kami tidak bertannya, mereka juga tidak akan menyampaikan dahulu bahwa sesungguhnya ada kuota untuk difabel,” ucapnya.

Terlebih lagi, lanjut Nining, para Guru-guru SLB di DIY juga tidak tahu adanya kuota tersebut. Mengingat Yogyakarta yang disebut-sebut kota inklusi ternyata inplementasinya tidak terlihat bagi anak berkebutuhan khusus (ABK).

Pun persoalan PPBD berdasarkan sistem zonasi juga terus menjadi persoalan mereka. Meskipun berzonasi, kabarnya mereka tetap kesulitan untuk mendaftar PPDB 2019 dengan berbagai alasan.

“PPDB 2019 sistemnya berdasarkan zonasi. Yang penting ada keterangan lulus bukan melihat nilai. Jadi ketika jaraknya dari rumah sangat dekat itu seharusnya diterima. Dan yang paling penting lagi ada kuota bagi difabel 2 tiap rombongan belajar. sepanjang itu ada kuota untuk difabel kenapa tidak,” terangnya.

Dikonfirmasi terpisah, kepala dinas pendidikan DIY Baskara Aji mengungkapkan, sebelum waktu pelaksanaan PPDB 2019 dimulai, sudah melakukan sesialisasi untuk anak-anak inklusi. Aji membenarkan adanya kuota bagi ABK maksimal dua orang perombongan belajar.

“Bagi mereka yang tidak kesulitan belajar di sekolah reguler. Autis tapi autis berat. Tuna Grahita tapi berat, itu direkomendasi ke SLB. Tapi, kalau yang slow learner itu masih mungkin kita terima di reguler,” pungkasnya. (krjogja)

Berita Terkait
Komentar
Terkini
News

Begini Cara Pemkot Yogya Tingkatkan Kualitas UMKM

Terkini.id, Yogyakarta - Sebagai Kota Wisata, Pemerintah  Kota Yogyakarta sampai saat ini terus berupaya meningkatkan kualitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hingga saat ini,